Tugas Akhir:
MODUL AJAR PAI SEKOLAH
MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2023- 2024
A. Identitas Modul
·
Penyusun :
·
Instansi :
·
Mata Pelajaran : Fiqih
·
Fase/Kelas : Fase B/III (Tiga)
·
BAB IV : Sholat
Rawatib
·
Alokasi Waktu : 2JP x 35 menit
Peserta didik dapat memahami tata cara Shalat Sunnah
Rawatib serta hukumnya sebagai prasyarat
untuk menjalankan agama secara mendasar dengan baik dan benar.
1. Profil pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada
Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, serta kebhinekaan global
2. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah
ta'addub (berkeadaban), Qudwah (keteladanan), muwatanah (kewarganegaraan dan
kebangsaan), syura (musyawarah), dan tasamuh (toleransi)
https://drive.google.com/file/d/1GSwf66-HSxH65CqFTjEh5rFKYHNt-WxB/view?usp=sharing
|
MODUL
AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH |
|
MATA
PELAJARAN : FIKIH |
|
BAB 7 : Hukum Waris Dan Wasiat |
I. INFORMASI UMUM
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Hukum Waris Dan Wasiat
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Islam menganjurkan kepada
kalangan umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang
berhubungan dengan perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi. Ilmu yang tidak
kalah pentingnya dalam menyelesaikan perselisian diantara keluarga adalah
pembagian harta benda dari orang yang telah meninggal. Dalam Islam sendiri
al-Quran memberikan tuntunan dan tuntutan dalam pembagian harta tersebut.
Ilmu pembagian tersebut dalam
ilmu fikih dikenal dengan ilmu faraid (disiplin ilmu yang membahas berbagai hal
terkait pembagian harta waris).
Tujuan utama mempelajari ilmu
faraid, adalah agar setiap orang muslim mengetahui siapa saja yang berhak
mendapatkan warisan dan yang tidak, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak
saudaranya yang lain secara semena-mena.
Karena saat seseorang telah
meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari
kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Pada posisi ini,
orang mukmin dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seorang yang
telah meninggal sesuai dengan ketentuan syara’.
Kesadaran melaksanakan aturan
pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu faraid juga merupakan bukti
ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt. Karena itu dalam bab ini, akan
dibahas beberapa hal terkait permasalahan warisan, diantaranya; sebab-sebab
seseorang mendapatkan warisan, penghalang seseorang mendapatkan warisan, siapa
sajakah yang berhak mendapatkan warisan, berapa ukuran harta warisan yang
berhak didapatkan ahli waris dalam berbagai macam keadaannya, serta hal-hal
lain yang dirasa pelu diangkat dalam masalah warisan.
|
MODUL
AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH |
|
MATA
PELAJARAN : FIKIH |
|
BAB 6 : Perceraian |
I. INFORMASI UMUM
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Perceraian
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Data-data perceraian diseluruh
Indonesia, semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia
trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi
365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per
tahunnya.
Banyak faktor yang menyebabkan
rumah tangga di masyarakat mengalami perceraian. Faktor-faktor perceraian
tersebut antara lain: akibat nafkah yang tidak mencukupi dalam rumah tangga,
akibat mereka menikah di usia dini, tidak dikaruniainya keturunan, perbedaan
keyakinan bahkan percerain dalam rumah tangga aakhir-akhir tahun ini
dianggapnya biasa-biasa saja dan wajar keberadaannya.
Walaupun pada faktor yang
terakhir dianggap wajar dalam fenomena masyarakat, namun Pemerintah mempunyai
tanggung jawab besar untuk meredam tingginya angka perceraian di Indonesia.
Karena, hingga saat ini, ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam
setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350
ribu kasus perceraian di Indonesia.
Untuk memahami kondisi di dalam
masyarakat, maka dalam bab ini akan dibahas tentang perceraian dan dampaknya
dalam hukum Islam di Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah dan masyarakatnya
dalam mencermati dan menganalis serta memberikan solusi atas
persoalan-persoalan tersebut.
|
MODUL
AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH |
|
MATA
PELAJARAN : FIKIH |
|
BAB 5 : Pernikahan |
I. INFORMASI UMUM
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Pernikahan
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Sebagai agama fitrah, Islam
mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan
sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah
satu karunia agung dari Allah Swt. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72
:
Artinya: Dan Allah
menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa
mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl
[16]: 72)
Islam menganjurkan kepada
manusia untuk menikah, karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang
melaksanakannya, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Pernikahan merupakan
media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang baik dan sah
serta sesuai dengan tuntunan syara’. Selain itu membuat jiwa menjadi lebih
tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram.
Pernikahan mewadahi naluri
kebapakan dan keibuan pada waktu bersamaan. Karena dalam perjalanan
rumahtangga, keduanya akan saling melengkapi dalam hal apapun. Para ulama
sering membahasakan hubungan suami istri dalam mahligai rumah tangga dengan
istilah “at-takâmul baina at-tarfain” (hubungan saling melengkapi antara
kedua belah pihak).
Manusia adalah makluk pilihan
Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya
berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan
pernikahan.
Pada bab ini, akan dibahas
beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari
hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar,
walimah, serta hak dan kewajiban suami istri.
|
MODUL
AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH |
|
MATA
PELAJARAN : FIKIH |
|
BAB 4 : Peradilan Islam |
I. INFORMASI UMUM
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Peradilan Islam
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Berbicara masalah peradilan
tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu
karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Peradilan adalah salah satu lembaga
yang diharapkan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang
mencari keadilan. Banyaknya permasalahan atau sengketa diantara manusia, maka perlu
adanya upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yang seadil-adilnya. Karena dengan
keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, Sang Maha Adil.
Peradilan di dunia tidaklah
menunjukan keadilan yang sebenar-benarnya adil, karena tentu dengan putusan
peradilan di dunia masih ada pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan
keadilan. Walapun demikian Peradilan di dunia adalah bagian dari upaya
peradilan yang sebaik-baiknya dalam memutus perkara. Peradilan dalam Islam dewasa
ini diwujudkan oleh negara–negara yang masing-masing mendirikan badan peradilan
sendiri. Untuk di Indonesia, membahas peradilan termasuk dalam ruang lingkup peradilan
di Indonesia. Namun dalam pembahasan bab ini tidak secara spesifik membahas peradilan
Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama.
Pembahasan dalam bab ini,
menyangkut masalah peradilan dalam Islam menurut terminologi fikih yang ruang
lingkupnya mencangkup secara luas. Karena itu dalam bab ini akan diberikan
gambaran secara mendasar bagi siswa-siswi tentang peradilan dalam Islam yang
terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta
beberapa hal yang menyangkut pembahasan tentang hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat,
dan sumpah.
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Bughat (Pemberontakan)
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Maraknya semangat keberislaman
di dunia tidak terlepas kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir
Indonesia mengalami fenomena keberagamaan yang menguat. Fenomena ekonomi Islam,
berkembang pula kepada produk-produk yang bersimbolkan agama seperi, hijab
syar'i, wisata halal, hijrah dikalangan anak-anak muda dan berbagai
keberagamaan lainnya. Satu sisi fenomena ini mengembirakan tetapi disis lain
juga menyedihkan. Penguatan simbol-simbol Islam seharusnya diiringi dengan
nilainilai ahlak yang luhur, trutama dalam hal kehidupan bertetangga, berbagsa
dan bernegara. Bagaimana Islam itu diamalkan di negara yang multi agama,
Bahasa, suku, pulau dan berbagai macam kebudyaan yang berbeda.
Keberagaman yang ditampilkan
dengan smbol-simbol tersebut merambah pula dalam bernegara. Susbtansi
keberagamaan seperti itu dalam bernegara adalah positif, akan tetapi banyaknya
kalangan milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar,
seakan bernegara di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Ada beberap alasan
seperti sitemnya yang tidak berlandaskan al-Quran atau negaranya tidak syariah,
bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan negara Indonesia adalah negara
thagut, hal ini meimbulkan riak-iak yang mengancam kemanana negara, bahkan
terdapat indikasi melawan negara dalam hal ini membrontak (bughat) terhadap pemerintahan
yang sah berdasarkan konstitusi.
Oleh karena itu dalam bab ini
akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap pelaku bughat
(pemberontak). Lalu apa dampak negatif dari adanya bughat, serta hikmah dibalik
pemberian hukuman pelaku bughat.
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Hudud Dan Hikmahnya
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Dewasa ini fenomena praktik
kemaksiatan dan kemungkaran di lingkungan masyarakat terjadi secara
terang-terangan. Sebagian kemaksiatan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan
zina yang dilakukan suka sama suka, sebagian dipertontonkan dalam bentuk pesta
miras, bahkan konsumsi obat-obatan terlarang di kalangan anak remaja menjadi
hal yang sering diberitakan dimedia cetak maupun elektronik, berbagai kasus
pencurian, pelaku begal dan perampokan merebak dimana-mana, serta berbagai kasus
kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi tepat. Berbagai problematika
pelanggaran hukum ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan “hudud”.
Kata hudud adalah bentuk jama’
dari kata had yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus.
Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syara’ yang disyari’atkan Allah
Swt bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum
tersebut dinamakan hudud karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh
dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram.
Sedangkan pengertian secara khusus hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang
ditetapkan oleh syara’ sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain
pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qadzaf, mencuri,
minumminuman khamr, merampok dan bughat.
Hukuman terhadap kejahatan
selain pembunuhan dan penganiayaan ini disebut hudud dimana jenis dan jumlahnya
ditetapkan dalam nash al-Qur’an atau Hadis. Sedangkan hukuman yang tidak
ditetapkan dalam dalil nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan
(kebijaksanaan hakim) disebut takzir. Takzir ini berlaku atas kejahatan,
baik yang menyangkut hak Allah Swt. maupun hak individu manusia.
Hukuman dalam bentuk had
berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, walaupun sebagian ada yang jenisnya
sama, karena had merupakan hak Allah Swt. sedangkan qisas adalah hak hamba. Had
tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan qisas
dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.
Kejahatan yang diancam dengan hukuman had adalah; zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan bughat (memberontak).
A. Identitas
Modul
Nama Madrasah : .....................................................................................
Nama Penyusun : .....................................................................................
Mata
Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase
Semester : XI/ E / 1 - 2
Elemen : Jinayah Dan Hikmahnya
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit
B Kompetensi
Awal
Tindak pidana kejahatan dapat
terjadi di mana saja, motif tindak pidana juga berbeda-beda. Tindak pidana
dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan, sebagai akibat interaksi
sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda.
Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang, hanya karena
sebab sepele, hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena itu,
hukum sebab akibat berlaku, siapa yang berbuat, maka ia harus bertanggung
jawab, begitu pula dalam pidana Islam yang menjelaskan tanggung jawab pelaku
pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Perbuatan tindak
pidana/jinayah ini tentu terdapat konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh
karena itu penerapan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun hukum
tersebut belum mampu memberikan efek jera, maka apapun keadannya harus
melahirkan hukuman yang seadil-adilnya.
Nilai-nilai yang terkandung
dalam hukum Islam hendaknya dapat menjadi pedoman, bahwa kejahatan dan berbagai
tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam
ajaran Islam. Islam merupakan agama kasih sayang bagi seluruh manusia, selalu
menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam
melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya
pemahaman, kepatuhan, dan atau kesadaran dalam diri manusia, tindak pidana
menjadi hal yang biasa dan sering diperoleh informasi beritanya, baik melalui media
cetak maupun elektronik.
Dalam ilmu fikih pembahasan
mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan
istilah jarimah atau ‘uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan
hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman
yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan
kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan
yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf,
mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan bughat (pemberontakan).
Dalam bab ini akan dibahas
jinayah dan hikmahnya, yang meliputi pembunuhan, ketentuan hukum Islam tentang
sanksi qisas, diyat, dan kifarat serta hikmahnya.
TOPIK 7
1.
Pengembangan Modul Ajar
Deskripsi :
Materi ini merupakan panduan pengembangan modul ajar dalam kerangka
Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk membantu guru merencanakan pembelajaran
yang efektif dan berpusat pada siswa. Dokumen ini menjelaskan berbagai
pendekatan pembelajaran modern, seperti Problem Based Learning (PBL), Project
Based Learning (PJBL), Differentiated Based Learning (DBL), Technological
Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), dan Deep Learning (DL). Selain itu,
materi ini juga membedakan komponen utama antara Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan modul ajar, termasuk tujuan pembelajaran,
langkah-langkah kegiatan, asesmen, dan media pembelajaran.
Poin penting lainnya adalah penekanan pada pembelajaran
berdiferensiasi, yang memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran dengan
kebutuhan individu siswa. Materi ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran
kolaboratif antar mata pelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang
lebih kontekstual dan aplikatif. Dokumen ini dilengkapi dengan contoh format
modul ajar, rubrik penilaian, serta langkah-langkah sistematis dalam
pengembangannya.
Terakhir, materi ini memberikan panduan praktis bagi guru dalam menerapkan modul ajar, termasuk tantangan yang mungkin dihadapi dan solusinya. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan contoh konkret yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan sekolah dan karakteristik siswa.
TUGAS REFLEKSI
Topik 8: Modul Project P5/PPRA
1. Analisis Implementasi/Penerapan Materi Implementasi modul projek P5/PPRA dalam pembelajaran PAI berfokus pada pembentukan karakter religius melalui kegiatan proyek yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan Profil Pelajar Pancasila. Guru PAI dapat mengintegrasikan nilai-nilai seperti keimanan, akhlak mulia, gotong royong, dan kemandirian dalam proyek nyata yang kontekstual, seperti kegiatan sosial di masyarakat, kajian keislaman, atau kampanye peduli lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.
Penerapan ini memerlukan asesmen yang tidak memberatkan, dengan fokus pada ketercapaian nilai seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Aktivitas siswa dirancang agar mereka tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata melalui proses refleksi dan tindak lanjut.
https://drive.google.com/file/d/1y1BFLU1m1RqVEDx3r8Fqn8e7Yh7HKUWH/view?usp=sharing
TUGAS REFLEKSI
Topik 7: Modul Ajar
1. Analisis Implementasi Materi dalam Pembelajaran PAI Materi dalam Peta Konsep Topik 7 sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Implementasinya antara lain:
● TPACK dapat membantu guru PAI mengintegrasikan teknologi (video Islami, kuis online), pedagogi (diskusi, tanya jawab), dan konten (akidah, akhlak, fikih) secara seimbang.
● Model pembelajaran seperti PjBL dan PBL bisa digunakan untuk mengajak siswa menyelesaikan proyek seperti membuat kampanye akhlak mulia atau memecahkan masalah sosial dari perspektif Islam.
● Langkah pembelajaran dan tujuan perlu dirancang sesuai capaian pembelajaran kurikulum Merdeka, misalnya membentuk karakter religius dan toleran.
● Media dan asesmen perlu dikembangkan agar sesuai karakteristik siswa—misalnya membuat video dakwah pendek sebagai bentuk asesmen proyek.
https://drive.google.com/file/d/1PDkM8jrUOKWMceiSnIsq989W2EdqeHo4/view?usp=sharing
TUGAS REFLEKSI
Topik 6: Pengembangan Evaluasi Pembelajaran
1. Analisis Implementasi/Penerapan Materi Implementasi evaluasi pembelajaran dalam PAI melibatkan penggunaan asesmen formatif dan sumatif secara terintegrasi. Pengolahan hasil asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami nilai-nilai keislaman, praktik ibadah, serta akhlak mulia. Laporan hasil belajar seperti rapor digunakan sebagai umpan balik bagi siswa dan orang tua.
Namun, di lapangan seringkali evaluasi lebih berfokus pada aspek kognitif (pengetahuan) saja, dan belum maksimal dalam menilai aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (praktik). Padahal dalam PAI, keseimbangan ketiga aspek ini sangat penting.
https://drive.google.com/file/d/1MCx2_YXoAEmqaZZhgN1k1cvRdRtEtC9f/view?usp=sharing
